Sisi lain sertifikasi guru???

Hingar bingar menyambut sertifikasi para guru ternyata menyisakan beberapa persoalan. Ketika para guru telah dinyatakan lulus sertifikasi tidak serta merta dapat berharap mendapatkan tunjangan sebesar gaji pokok, hal ini disebabkan oleh munculnya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2007 tentang Penyaluran Tunjangan Profesi bagi Guru disebutkan bahwa; Guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dan nomor registrasi guru dari Departemen Nasional diberikan tunjangan profesi dengan ketentuan yang bersangkutan melaksanakan beban kerja guru sekurang- kurangnya 24 (dua puluh empat) jam pelajaran tatap muka dalam satu minggu, bagi kepala sekolah 6 (enam) jam pelajaran, dan bagi wakil kepala sekolah (12) jam pelajaran serta guru bimbingan dan konseling 150 (seratus lima puluh) peserta didik. Hal tersebut adalah beban kerja guru minimal yang harus ditunaikan.

Disatu sisi guru sudah gembira dan bersyukur telah lulus sertifikasi namun disisi lain muncul kegelisahan betapa harapan untuk meningkatkan kesejahteraan tidak serta merta dapat mereka nikmati karena harus melaksanakan beban kerja minimal 24 (dua puluh empat) jam pelajaran tatap muka dalam satu minggu sesuai mata pelajaran yang diampu.

Persoalannya yang muncul kemudian adalah bagi sekolah yang jumlah guru lebih besar dari keperluan riil sekolah maka praktis untuk memenuhi beban 24 (dua puluh empat) jam pelajaran minimal dalam satu minggu sungguh sangat sulit. Tetapi beberapa sekolah mungkin guru tidak dapat memenuhi beban kerja minimal disebabkan karena sekolah baru dan atau jumlah kelas paralel hanya satu atau dua. Konfigurasi persoalan ini adalah distribusi guru yang tidak merata.

Memang menurut pasal 2 (1) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tersebut, bagi guru yang tidak memenuhi beban kerja 24 jam tatap muka ada solusinya yaitu diberi tugas mengajar di sekolah atau madrasah lain baik negeri maupun swasta atau menjadi guru bina/ pamong pada pendidikan terbuka atau mengajar pada program kelompok belajar Paket A, Paket B dan Paket C sesuai bidangnya. Ayat selanjutnya disebutkan bahwa guru sebagai mana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan beban kerja minimum 12 (dua belas) jam tatap muka per minggu pada satuan pendidikan tempat guru diangkat sebagai guru tetap. Ketika guru masih saja tidak dapat memenuhi beban kerja minimum maka ayat selanjutnya dapat memperoleh tunjangan profesi apabila bertugas pada satuan pendidikan layanan khusus berkeahlian khusus dan dibutuhkan atas dasar pertimbangan kepentingan nasional. Tetapi bagi guru yang tidak memiliki keahlian khusus solusi terakhirnya dilakukan relokasi pada satuan pendidikan lain sesuai bidang tugasnya.

Dari koridor aturan tersebut di atas, terkesan pengambil kebijakan masih saja belum sepenuh hati untuk mensejahterakan guru. Enam puluh dua tahun sudah Indonesia merdeka namun nasib guru masih saja belum dapat hidup secara wajar. Pada hal tuntutan guru hanya sederhana saja memiliki rumah layak huni, membeli buku langganan koran dan menyekolahkan anak seperti anak orang lain. Kami sadar bahwa sangat tidak wajar jika guru itu hidup mewah rumah gedongan dan mobil seperti konglomerat.

 

Beberapa Respon

Untuk memenuhi dalam kerja minimum 24 jam tatap muka beberapa sekolah merespon hal tersebut dengan langkah yang berbeda- beda; Pertama, ada beberapa sekolah yang kemudian mengembangkan kelas dari 5 menjadi 8 dan sebagainya. Pilihan ini dimungkinkan apabila sekolah memiliki murid yang jumlahnya memungkin dan ruangan yang memadai. Hal ini merupakan pilihan yang tidak bertentangan dengan Permendiknas No. 36 Tahun 2007.

Kedua, ada beberapa sekolah yang menambah jam pelajaran sore, tetapi pilihan ini menimbulkan persoaalan baru yakni pada kegiatan pengembangan diri atau kegiatan ektrakurikuler artinya pilihan kedua ini merampas hak murid untuk kegiatan tersebut. Di samping merupakan intepretatif yang belum tentu diakui sebagai pemenuhan beban kerja minimum guru.

Ketiga, merespon dengan penambahan jam pelajaran dari struktur kurikulum 38 jam sampai dengan 41 jam per minggu menjadi 43 atau 44 jam per minggu. Hal ini sangat memungkinkan dan pilihan paling aman karena tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan.

Keempat, ada beberapa sekolah yang menerapkan team teaching artinya mengajar dengan tim dua atau tiga guru pada satu pelajaran dengan kelas dan jam yang sama. Pilihan keempat ini hampir dapat dipastikan dalam aplikasinya kurang efektif. Dalam kenyataannya kegiatan belajar kita selama ini kurang cerdas dalam membangun kerjasama tim. Lagi-lagi pilihan ini merupakan upaya intepretatif karena dalam Permendiknas tidak disebutkan seperti itu. Solusi yang ditawarkan adalah sebagai berikut; diberi tugas mengajar di sekolah atau madrasah lain, menjadi guru bina/pamong pada pendidikan terbuka, mengajar pada kelompok belajar Paket A, Paket B dan Paket C, itupun harus sesuai dengan bidangnya. Apabila tidak sesuai dengan bidangnya maka tidak atau belum merupakan tercukupinya beban kerja guru sesuai dengan Permendiknas tersebut.

Solusi lain dalam Permendiknas No. 36 Tahun 2007, kepada guru yang memiliki keahlian khusus dan dibutuhkan atas pertimbangan kepentingan nasional. Terkait dengan keahlian khusus dan atas dasar kepentingan nasional juga tidak disebutkan parameternya. Dalam ayat selanjutnya harus dilakukan relokasi pada satuan pendidikan lain sesuai dengan bidang tugas guru yang bersangkutan.

Dengan demikian respon apapun terhadap Permendiknas No. 36 Tahun 2007 ternyata juga masih menyisakan baik terhadap guru maupun kelancaran kegiatan belajar mengajar di sekolah. Terhadap guru misalnya, harus mengajar disekolah lain persoalannya adalah apakah tega dengan guru yang menghonor di sekolah itu kemudian terdepak. Hal ini adalah perasaan yang sangat manusiawi karena menyangkut hajat hidup guru yang bersangkutan.

Persoalan bagi sekolah adalah, ketika ada mata pelajaran yang Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) belum pernah mengeluarkan lulusan seperti Teknologi Informasi dan Muatan lokal dibebankan mengajar kepada siapa, apabila sertifikasi mensyaratkan harus sesuai dengan latar belakang pendidikannya, hampir dapat dipastikan guru pasti memilih mata pelajaran yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya.

 

Beberapa Harapan

Tuntutan pengabdian maksimal yang diimbangi kesejahteraan bagi guru seperti yang tertuang dalam peraturan perundang-perundangan tersebut hendaknya dalam tataran teknis dibarengi dengan kebijakan yang berbaswis pemahaman paedagogis dan sosioantropologis.

Oleh karena itu harapan kita adalah pemerintah mengurangi tuntutan yang berlebihan dan tidak aplikatif ketika diterapkan di sekolah. Sehingga ketika peraturan itu dipaksakan banyak guru yang lulus sertifikasi tetapi tidak mendapatkan tunjangan profesi. Apalagi tugas guru yang lain seperti; Wali kelas , Pembina ekstra kulikuler, instruktur, pemandu tidak ada diatur dalam peraturan ini. Rupanya pembuat kebijakan lupa bahwa di samping tugas mengajar guru juga mempunyai tugas mendidik.

by Parno, S.Pd (Guru SMAN 1 Martapura)

4 Balasan ke Sisi lain sertifikasi guru???

  1. masedlolur mengatakan:

    kalau problem-nya cuma memenuhi 24 jam kok nggak sulit-sulit amat
    sebab, guru sebagai bawahan terserah bijaknya kepala sekolah
    dan kepala sekolah sebagai atasan adalah tumpuan segala harapan guru

    kalau kepala sekolah tak bisa memberikan tugas mengajar 24 jam
    kan masih ada atasan dari atasannya atasan kepala sekolah?

  2. smanpsch mengatakan:

    Persoalan ini tidak mudah diatasi guru. Apalagi sekolah yang jumlah lokalnya 4-6 kelas saja. Untuk menambah jam mengajar di sekolah lain tidak gampang.

    Benar kata Bapak masih ada atasan dari atasannya atasan kepala sekolah. Solusi yang mungkin adalah distribusi guru-guru agar tidak menumpuk di kota. sekarang guru-guru itu banyak tertumpuk di kota-kota besar. Akibatnya, mereka jadi kekurangan jam mengajar. Pemerintah daerah bisa saja mengatur distribusi guru sehingga tidak ada daerah yang berlebihan guru, sementara daerah lain kekurangan guru.

    Tapi, mungkinkah guru-guru yang di kota dipindah ke daerah??? Jawabannya sudah bisa kita tebak.

  3. kasmun mengatakan:

    Tentunya dengan adanya sertifikasi mempunyai implimentasi luas terhadap mutu pendidikan.
    Beban tugas 24 jam sangat kecil dibanding kerja kantor 40 jam.
    Yang perlu di perhatikan guru adalah Profesional. Sehingga kalau dia profesional tentunya akan diberikan beban kerja yang lebih.
    Sertifikasi juga mempunyai implikasi pemerataan kwantitas dan kwalitas..
    Bagi sekolah yang kelebihan guru di kota guru yang lulus sertifikasi tidak memperoleh tunjangan
    Tentunya akan lebih baik pindah ke desa yang kekurangan guru dan mendapatkan tunjangan sehingga pemerataan pendidikan dapat dinikmati semua anak bangsa.
    Bagi guru didaerah terpencil bahkan disediakan lagi tunjangan daerah terpencil.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: